Artikel Kategori

Sertijab Pejabat Eselon III & Eselon IV di RSPG

Posted in Berita on Jun 17, 2019

Serah Terima Jabatan Eselon III, Eselon IV dan pengangkatan pejabat instalasi serta pejabat pelaksana tugas di lingkungan RS.Paru Dr.M.Goenawan Partowidigdo Cisarua - Bogor tanggal 17 Juni 2019 di Ruang Rapat Administrasi Umum RSPG, disaksikan oleh Direktur Utama RSPG (dr.Wuwuh Utami Ningtyas,M.Kes) dan Direksi RSPG. 

Jabatan Kepala Bidang Medik semula dr. Suwarga Adam diserahkan kepada dr. Agust Sukendra 

Jabatan Kepala Bidang Keperawatan semula Bpk. Mumung Mulyantara,SKM diserahkan kepada Ibu Roro Rokaidah,S.Kep

Jabatan Kepala Sie.Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan  semula Bpk. Gani Kurdian,SKM diserahkan kepada Ibu Inna Nopiana S.Kep

Jabatan Kepala Instalasi Sarana  Prasarana Rumah Sakit  semula Bpk. Asep Roni,SKM diserahkan kepada Bpk. Mumung Mulyantara, SKM

Jabatan Kepala Instalasi Kesehatan Lingkungan dan K3 RS :  Bpk. Asep Roni,SKM

Jabatan Kepala Instalasi CSSD dan Loundry : Bpk Gani Kurdian,SKM

Jabatan Manajer Pelayanan Pasien (MPP/Case Manager), Verifikator Rawat Jalan  & Verifikator IGD : dr. Suwarga Adam.

dan Pelaksana Tugas Ketua SPI kepada Bpk. Acmad Nawir,S.IP,MM

 

Terima kasih kepada Para Pejabat yang telah mengabdikan ilmu, serta kerjasamanya, semoga sehat dan sukses selalu menyertai dan Selamat untuk Para pejabat yang baru , semoga dapat melaksanakan tugas dengan amanah untuk terus memajukan RSPG.

 

 

 

Oleh : Intan Mutia

Dokumentasi : Deni Nur

Peringatan Hari Asma Sedunia 2019

Posted in Berita on May 06, 2019

Dalam rangka peringatan hari asma sedunia tahun 2019, Yayasan Asma Indonesia Cabang Provinsi DKI Jakarta didukung oleh  RSPG Cisarua, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI),  Ikatan Fisioterapi Indonesia (IFI) mengadakan kegiatan Senam Asma Wisata pada tanggal 2April 2019 di perkebunan Teh Gunung Mas Puncak Bogor. 

Acara dibuka oleh Ketua Panitia dr. Fordiastiko Sp.P dan sambutan dari perwakilan PDPI dan IFI dan dihadiri oleh seluruh Klub Asma se-Jabodetabek, para peserta sangat antusias mengikuti acara senam asma bersama,  lomba senam asma untuk instruktur, tari kreasi per klub tak lupa doorprize dan hiburan lainnya.  

Acara ditutup dengan pengumuman pemenang lomba senam asma untuk instruktur, dan pembacaan doa. 

Jangan lupa senam asma rutin dilaksanakan di Lapangan Olahraga RSPG setiap Hari Jumat jam 07.00 dibuka untuk umum. Tidak hanya untuk penderita asma, namun untuk menjaga kesehatan dan olah pernafasan baik untuk kita semua. 

 

Oleh : Intan Mutia

Dokumentasi : Deni Nur 

Sosialisasi Gratifikasi

Posted in Berita on Apr 29, 2019

Gratifikasi adalah Pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik yang berhubungan dengan jabatan atau kewenangan (penjelasan Pasal 12 B Ayat(1) UU 31/1999 jo UU 20/2001).

 

Gratifikasi dianggap suap, Meliputi penerimaan namun tidak terbatas pada:

1.Marketing fee atau imbalan terkait pemasaran produk;

2.Cash back yang diterima instansi digunakan untuk kepentingan pribadi ;

3.Gratifikasi terkait pengadaan barang/jasa, pelayanan publik atau proses lainnya;

4.Sponsorship terkait pemasaran atau penelitian suatu produk.

 

Gratifikasi tidak dianggap suap :

1.Gratifikasi Tidak dianggap suap Terkait Kedinasan:

Meliputi gratifikasi yang diperoleh namun tidak terbatas pada:

  • Cinderamata dalam kegiatan resmi kedinasan (rapat, seminar, workshop, konfrensi pelatihan dll)
  • Kompensasi diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honor, transport akomodasi sesuai standar biaya yang berlaku di instansi pemberi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, nilai wajar, tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima.
  • Sponsorship diberikan pada organisasi terkait pengembangan institusi, perayaan tertentu ysng dimanfaatkan secara transparan dan akuntabel
  • Kompensasi/penghasilan/jasa profesi saat jam kerja yg mendapat ijin tertulis atasan.

2. Gratifikasi Yang Tidak Dianggap Suap Tidak Terkait Kedinasan :

a.Diberikan orang  lain yang memiliki hubungan keluarga (kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/isteri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu, dan keponakan, sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dg penerima gratifikasi.

b.Diberikan orang lain dalam acara pernikahan, keagamaan, adat yang tidak ada konflik kepentingan yang dilaporkan ke KPK dan setelah diverifikasi KPK dinyatakan tidak dianggap suap.

c.Pemberian instansi berasal dari sumbangan bersama kepada Aparatur Kemenkes selain upacara  sebagaimana dimaksud pada huruf b yang dilaporkan ke KPK dan setelah diverifikasi KPK dinyatakan tidak dianggap suap;

d.Pemberian dari atasan kepada bawahan sepanjang tdk menggunakan anggaran negara;

e.Pemberian dari sesama aparatur terkait acara perayaan menyangkut kedudukan/jabatannya seperti pisah sambut, promosi jabatan, pensiun yang dilaporkan ke KPK dan setelah diverifikasi KPK dinyatakan tidak dianggap suap;

f.Pemberian dari sesama aparatur terkait musibah/bencana yang dialami penerima gratifikasi atau keluarganya sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan;

g.Hadiah, hasil undian, diskon/rabat, voucher, point reward atau souvenir  yang berlaku umum;

h.Hidangan, sajian yang berlaku umum;

i.Prestasi akademis/non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan/kompetisi.

j.Keuntungan/bunga  dari penempatan dana, investasi, saham pribadi yang berlaku umum;

k.Kompensasi/penghasilan/jasa profesi saat jam kerja yg mendapat ijin tertulis atasan langsung/pihak lain yang berwenang.

Mekanisme pelaporan gratifikasi :

  • Aparatur Kemenkes wajib lapor gratifikasi ke KPK
  • Untuk mempermudah koordinasi, pelaporan gratifikasi di lingkungan Kemenkes dapat dilakukan melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).
  • Dalam hal Aparatur Kemenkes melaporan gratifikasi kepada UPG Kemenkes, harus memberitahukan kepada UPG Unit Utama atau UPG UPT disertai bukti tanda terima dari UPG Kemenkes.
  • Dalam hal Aparatur Kemenkes melaporan gratifikasi kepada KPK, harus memberitahukan kepada UPG Kemenkes disertai bukti tanda terima dari KPK.
  • Ketentuan pelaporan gratifikasi dikecualikan bagi gratifikasi yang ditetapkan sebagai tindak pidana korupsi dan/atau sedang dalam proses hukum

 

Oleh : Pokja Penguatan Pengawasan 

Sosialisasi Benturan Kepentingan

Posted in Berita on Apr 29, 2019

Benturan kepentingan adalah situasi dimana penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya. 

Tujuannya : 

1. Sebagai kerangka acuan untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan

2. Menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang  bersangkutan

3. Mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara

4. Menegakkan integritas

5. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa

 

Bentuk benturan kepentingan yang yang sering terjadi dan dihadapi oleh penyelenggara negara seperti antara lain :

1.Menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan

2.Penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan

3.Informasi rahasia jabatan/instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan

4.Perangkapan jabatan

5.Memberikan akses kepada pihak tertentu (rekrutmen pegawai)

6.Pengawasan tidak mengikuti prosedur karena pengaruh pihak yang diawasi

7.Penilaian suatu obyek kualifikasi yang merukan hasil dari penilai

8.Kesempatan penyalahgunaan jabatan

9.Bekerja lain diluar pekerjaan pokoknya (outside employment)

10.Penggunaan  diskresi yang menyalahgunaan wewenang

 

Tahapan penanganan benturan kepentingan :

1.Penyusunan kerangka kebijakan penanganan benturan kepentingan

2.Identifikasi situasi benturan kepentingan

3.Penyusunan strategi penanganan benturan kepentingan

4.Serangkaian tindakan yang diperlukan apabila seorang penyelenggara negara berada dalam situasi benturan kepentingan seperti :

  • Penarikan diri (recusal)
  • Pengurangan (divestasi) kepentingan pribadi
  • Membatasi akses informasi
  • Mutasi
  • Alih tugas dan tanggung jawab
  • Pengunduran diri
  • Pemberian sanksi

 

Oleh : Pokja Penguatan Pengawasan 

Studi Banding RS.Citama di RSPG

Posted in Berita on Apr 16, 2019

Kegiatan Studi Banding RS.Citama terkait Akreditasi SNARS edisi I di RS.Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor. Adapun kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 16 April 2019, bertempat di R.Rapat Administrasi Umum RSPG.
 
Acara ini dihadiri Direktur Medik dan Keperawatan RSPG (dr. Ida Bagus Sila Wiweka Sp.P) yang membuka dan memaparkan profil RSPG serta Direktur Keuangan dan Administrasi Umum RSPG (Achmad Nawir S.IP.MM ) beserta jajaran struktural RSPG , Ketua dan Anggota Tim Mutu dan Akreditasi RSPG. Sambutan dan perkenalan RS Citama disampaikan oleh Direktur RS.Citama (dr. Yohanes Febru Nainggolan, MARS) beserta Ketua dan tim Akreditasi RS.Citama.
 
Dilanjutkan dengan observasi dokumen dan lapangan serta sesi diskusi. Acara ditutup oleh Ketua Mutu dan Akreditasi RSPG (dr. Alvin Kosasih,Sp.P)
 
Semoga dengan adanya kegiatan studi banding ke RSPG ini dapat mencapai tujuan dan manfaat yang baik dengan melihat gambaran lapangan dan kelengkapan dokumen apa saja yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, melalui Akreditasi Rumah Sakit.
 
 
 
Oleh : Intan Mutia
 
Dokumentasi : Deni Nur