Berita

Sosialisasi Benturan Kepentingan

Posted in Berita on Apr 29, 2019

Benturan kepentingan adalah situasi dimana penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya. 

Tujuannya : 

1. Sebagai kerangka acuan untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan

2. Menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang  bersangkutan

3. Mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara

4. Menegakkan integritas

5. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa

 

Bentuk benturan kepentingan yang yang sering terjadi dan dihadapi oleh penyelenggara negara seperti antara lain :

1.Menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan

2.Penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan

3.Informasi rahasia jabatan/instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan

4.Perangkapan jabatan

5.Memberikan akses kepada pihak tertentu (rekrutmen pegawai)

6.Pengawasan tidak mengikuti prosedur karena pengaruh pihak yang diawasi

7.Penilaian suatu obyek kualifikasi yang merukan hasil dari penilai

8.Kesempatan penyalahgunaan jabatan

9.Bekerja lain diluar pekerjaan pokoknya (outside employment)

10.Penggunaan  diskresi yang menyalahgunaan wewenang

 

Tahapan penanganan benturan kepentingan :

1.Penyusunan kerangka kebijakan penanganan benturan kepentingan

2.Identifikasi situasi benturan kepentingan

3.Penyusunan strategi penanganan benturan kepentingan

4.Serangkaian tindakan yang diperlukan apabila seorang penyelenggara negara berada dalam situasi benturan kepentingan seperti :

  • Penarikan diri (recusal)
  • Pengurangan (divestasi) kepentingan pribadi
  • Membatasi akses informasi
  • Mutasi
  • Alih tugas dan tanggung jawab
  • Pengunduran diri
  • Pemberian sanksi

 

Oleh : Pokja Penguatan Pengawasan