Berita

Sosialisasi Gratifikasi

Posted in Berita on Apr 29, 2019

Gratifikasi adalah Pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik yang berhubungan dengan jabatan atau kewenangan (penjelasan Pasal 12 B Ayat(1) UU 31/1999 jo UU 20/2001).

 

Gratifikasi dianggap suap, Meliputi penerimaan namun tidak terbatas pada:

1.Marketing fee atau imbalan terkait pemasaran produk;

2.Cash back yang diterima instansi digunakan untuk kepentingan pribadi ;

3.Gratifikasi terkait pengadaan barang/jasa, pelayanan publik atau proses lainnya;

4.Sponsorship terkait pemasaran atau penelitian suatu produk.

 

Gratifikasi tidak dianggap suap :

1.Gratifikasi Tidak dianggap suap Terkait Kedinasan:

Meliputi gratifikasi yang diperoleh namun tidak terbatas pada:

  • Cinderamata dalam kegiatan resmi kedinasan (rapat, seminar, workshop, konfrensi pelatihan dll)
  • Kompensasi diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honor, transport akomodasi sesuai standar biaya yang berlaku di instansi pemberi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, nilai wajar, tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima.
  • Sponsorship diberikan pada organisasi terkait pengembangan institusi, perayaan tertentu ysng dimanfaatkan secara transparan dan akuntabel
  • Kompensasi/penghasilan/jasa profesi saat jam kerja yg mendapat ijin tertulis atasan.

2. Gratifikasi Yang Tidak Dianggap Suap Tidak Terkait Kedinasan :

a.Diberikan orang  lain yang memiliki hubungan keluarga (kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/isteri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu, dan keponakan, sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dg penerima gratifikasi.

b.Diberikan orang lain dalam acara pernikahan, keagamaan, adat yang tidak ada konflik kepentingan yang dilaporkan ke KPK dan setelah diverifikasi KPK dinyatakan tidak dianggap suap.

c.Pemberian instansi berasal dari sumbangan bersama kepada Aparatur Kemenkes selain upacara  sebagaimana dimaksud pada huruf b yang dilaporkan ke KPK dan setelah diverifikasi KPK dinyatakan tidak dianggap suap;

d.Pemberian dari atasan kepada bawahan sepanjang tdk menggunakan anggaran negara;

e.Pemberian dari sesama aparatur terkait acara perayaan menyangkut kedudukan/jabatannya seperti pisah sambut, promosi jabatan, pensiun yang dilaporkan ke KPK dan setelah diverifikasi KPK dinyatakan tidak dianggap suap;

f.Pemberian dari sesama aparatur terkait musibah/bencana yang dialami penerima gratifikasi atau keluarganya sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan;

g.Hadiah, hasil undian, diskon/rabat, voucher, point reward atau souvenir  yang berlaku umum;

h.Hidangan, sajian yang berlaku umum;

i.Prestasi akademis/non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan/kompetisi.

j.Keuntungan/bunga  dari penempatan dana, investasi, saham pribadi yang berlaku umum;

k.Kompensasi/penghasilan/jasa profesi saat jam kerja yg mendapat ijin tertulis atasan langsung/pihak lain yang berwenang.

Mekanisme pelaporan gratifikasi :

  • Aparatur Kemenkes wajib lapor gratifikasi ke KPK
  • Untuk mempermudah koordinasi, pelaporan gratifikasi di lingkungan Kemenkes dapat dilakukan melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).
  • Dalam hal Aparatur Kemenkes melaporan gratifikasi kepada UPG Kemenkes, harus memberitahukan kepada UPG Unit Utama atau UPG UPT disertai bukti tanda terima dari UPG Kemenkes.
  • Dalam hal Aparatur Kemenkes melaporan gratifikasi kepada KPK, harus memberitahukan kepada UPG Kemenkes disertai bukti tanda terima dari KPK.
  • Ketentuan pelaporan gratifikasi dikecualikan bagi gratifikasi yang ditetapkan sebagai tindak pidana korupsi dan/atau sedang dalam proses hukum

 

Oleh : Pokja Penguatan Pengawasan